UMU Online-Baubau, 16 Oktober 2025 Universitas Muslim Buton terus membangun budaya mutu dan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul melalui penyelenggaraan Leader Forum Kamisan, sebuah forum strategis yang rutin dilaksanakan sebagai sarana refleksi, pembelajaran bersama, dan penguatan arah kebijakan universitas. Dalam forum kali ini, UMU Buton mengangkat tema penting dan aktual, yakni “Sistem Pemantauan Akreditasi Perguruan Tinggi 4.0 serta Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi”.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Al-Munawwarah UMU Buton ini dipimpin langsung oleh Presiden UMU Buton, Bapak Dr. La Ode Rasmin, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, para dekan dan wakil dekan, ketua lembaga, kepala pusat, serta dosen-dosen dari berbagai fakultas. Dua narasumber utama yang tampil dalam forum tersebut adalah Ibu Putriani, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Nur Saadah,S.H., M.Kn dosen UMU Buton yang baru saja mengikuti kegiatan sosialisasi Pemendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 di Makassar beberapa minggu sebelumnya. Kehadiran keduanya membawa perspektif baru dan informasi terkini tentang arah kebijakan pemerintah dalam bidang akreditasi dan pemantauan mutu pendidikan tinggi.
Dalam sambutan pembukanya, Presiden UMU Buton, Bapak Dr. La Ode Rasmin, menegaskan bahwa kegiatan Leader Forum bukan hanya agenda seremonial, tetapi ruang nyata bagi para pemimpin dan sivitas akademika untuk berdialog, menganalisis, dan mencari solusi terhadap berbagai dinamika akademik dan non-akademik di lingkungan universitas. “Akreditasi bukan sekadar status administratif, tetapi cerminan kualitas yang hidup di seluruh lini aktivitas akademik. Mutu harus menjadi budaya, bukan kewajiban sesaat menjelang penilaian,” ujar beliau dengan tegas dan penuh makna.
Lebih lanjut, Presiden UMU Buton menjelaskan bahwa di era transformasi digital dan kebijakan pendidikan tinggi 4.0, perguruan tinggi dituntut untuk adaptif, inovatif, dan akuntabel. Menurutnya, UMU Buton perlu terus memperkuat sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berkelanjutan dan berbasis data. “Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Ke depan, semua aktivitas akademik dan non-akademik akan dinilai berdasarkan data dan dampak. Oleh karena itu, mari kita ciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga melampaui harapan,” ungkapnya dengan semangat kepemimpinan yang visioner.
Dalam sesi pemaparan utama, Ibu Putri menjelaskan substansi penting dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Pemendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 yang secara garis besar mengatur tentang Kebijakan Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Pemantauan serta Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi sistem akreditasi menuju paradigma digital 4.0, yang menempatkan pemantauan berbasis data sebagai pusat pengukuran kinerja mutu perguruan tinggi.
Menurutnya, sistem baru ini memberikan kemudahan sekaligus tantangan. Kemudahan karena proses pemantauan dilakukan secara digital dan terintegrasi melalui Dashboard Akreditasi Perguruan Tinggi (DAPT), sehingga status akreditasi dapat diperpanjang secara otomatis jika perguruan tinggi terbukti konsisten mempertahankan mutu sesuai standar BAN-PT. Namun, di sisi lain, sistem ini juga menuntut komitmen tinggi dari setiap unit kerja dalam mengelola data dan laporan kinerja secara berkelanjutan. “Era akreditasi 4.0 menuntut transparansi dan konsistensi. Tidak ada lagi ruang untuk persiapan instan. Setiap data yang diunggah akan berbicara tentang kinerja kita secara nyata,” tegas Ibu Putri.
Sementara itu, Ibu Saadah menambahkan bahwa Pemendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan evaluasi berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut, perguruan tinggi tidak lagi hanya dinilai berdasarkan dokumen statis, tetapi melalui pemantauan longitudinal atas capaian kinerja tridharma, tata kelola, sumber daya manusia, keuangan, serta keberlanjutan inovasi dan kemitraan. Ia menjelaskan bahwa mekanisme ini akan memaksa setiap institusi untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang aktif, progresif, dan berbasis bukti (evidence-based system).
Dalam konteks UMU Buton, Ibu Saadah menekankan pentingnya sinkronisasi antara Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Unit Penjaminan Mutu Fakultas, serta unit pendukung lainnya seperti Pusat ICT, Biro Akademik, dan Pusat Pengembangan SDM. “Keberhasilan akreditasi bukan hanya tugas satu lembaga. Ini adalah orkestrasi kolektif yang membutuhkan harmoni, disiplin, dan tanggung jawab bersama,” ujarnya dengan nada reflektif. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden UMU Buton yang terus menumbuhkan budaya kolaboratif antar-unit kerja dalam mengawal mutu universitas.
Diskusi interaktif yang berlangsung setelah pemaparan menghadirkan berbagai pandangan kritis dari peserta. Beberapa pimpinan fakultas mengemukakan pentingnya pelatihan intensif bagi dosen dan tenaga kependidikan terkait penggunaan sistem digital akreditasi. Ada pula usulan untuk memperkuat data warehouse universitas agar pelaporan kinerja akademik lebih efisien dan valid. Semua masukan tersebut menunjukkan semangat tinggi sivitas akademika UMU Buton untuk beradaptasi terhadap perubahan paradigma akreditasi nasional.
Presiden UMU Buton La Ode Rasmin dalam tanggapan penutupnya mengapresiasi antusiasme peserta forum. Ia menegaskan bahwa Leader Forum Kamisan bukan sekadar ajang diskusi, melainkan laboratorium kepemimpinan akademik yang melahirkan kesadaran dan inovasi. “Setiap forum seperti ini adalah ruang untuk memperdalam nilai integritas dan tanggung jawab akademik. Kita belajar bukan hanya untuk mengetahui, tetapi untuk memperbaiki,” ungkapnya.
Beliau juga menyoroti bahwa perubahan kebijakan akreditasi nasional sejatinya memberikan peluang bagi UMU Buton untuk memperkuat posisi sebagai universitas diperhitungkan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dengan memanfaatkan sistem digital dan pendekatan berbasis data, UMU Buton dapat menampilkan performa akademik yang lebih transparan dan terpercaya. Ia mengajak seluruh sivitas akademika untuk tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga menjadi pelopor dalam penerapan sistem mutu 4.0. “Kita harus menunjukkan bahwa universitas daerah pun mampu tampil sejajar dengan kampus besar jika dikelola dengan sistem, data, dan semangat inovasi,” ujarnya dengan penuh motivasi.
Forum ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting sebagai tindak lanjut strategis universitas. Pertama, memperkuat Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) dengan menambah kapasitas SDM dan memperbarui pedoman mutu sesuai instrumen baru BAN-PT. Kedua, mengembangkan Sistem Informasi Mutu Terpadu yang terhubung dengan PDDikti untuk memastikan sinkronisasi data akademik. Ketiga, melakukan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis digital minimal dua kali setahun agar proses evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan layanan akademik dan non-akademik. Keempat, mengintensifkan pelatihan penjaminan mutu dan literasi digital bagi seluruh dosen serta tenaga kependidikan. Dan kelima, memperkuat komunikasi lintas unit agar setiap fakultas memiliki pemahaman dan arah yang sama dalam membangun budaya mutu berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung selama hampir tiga jam ini ditutup dengan suasana penuh semangat dan optimisme. Para peserta menyadari bahwa tantangan sistem akreditasi 4.0 bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan peluang besar untuk bertransformasi menjadi universitas modern dan adaptif. Forum ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai dasar UMU Buton, yaitu integritas, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan.
Melalui Leader Forum Kamisan, UMU Buton menunjukkan bahwa kepemimpinan akademik yang kuat selalu diawali dengan budaya dialog dan pembelajaran bersama. Forum ini menjadi wadah untuk mempertemukan ide, menyatukan visi, dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi tanggung jawab seluruh elemen universitas.
Sebagai penutup, Presiden UMU Buton La Ode Rasmin kembali menegaskan visi besarnya: menjadikan UMU Buton sebagai universitas yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter Aswaja yang moderat. “Kita ingin UMU Buton bukan hanya diakui karena akreditasinya, tetapi dihormati karena kualitas manusia yang dihasilkannya. Itulah makna sejati dari mutu perguruan tinggi,” pungkas beliau.
UMU Buton terus melangkah pasti, mengintegrasikan nilai-nilai akademik, spiritual, dan profesional dalam setiap langkah pembangunan mutu. Leader Forum Kamisan edisi 16 Oktober 2025 ini pun menjadi bukti nyata bahwa universitas yang belajar, beradaptasi, dan berinovasi akan selalu relevan dan berdaya dalam menghadapi tantangan zaman.
Editor UMU Buton, Muh Adil
