Indonesia kerap membanggakan semangat meritokrasi dalam pendidikan tinggi. Prestasi akademik dianggap sebagai hasil dari kerja keras, kecerdasan, dan daya saing individual. Namun, di balik retorika kompetisi yang tampak adil itu, tersimpan pertanyaan mendasar: apakah semua mahasiswa di Indonesia benar-benar memulai dari garis start yang sama?
Dalam praktiknya, akses terhadap kompetisi akademik mulai dari lomba karya tulis ilmiah, hibah riset mahasiswa, hingga peluang publikasi masih terkonsentrasi pada kampus-kampus besar di kota-kota utama. Mahasiswa dari kampus daerah sering kali hadir sebagai peserta pelengkap, bukan karena kekurangan kapasitas intelektual, melainkan karena keterbatasan akses sejak awal. Ketimpangan ini jarang dibicarakan sebagai persoalan kebijakan, padahal dampaknya bersifat struktural.
Kebijakan pendidikan tinggi kita selama ini terlalu menekankan hasil akhir: siapa yang menang lomba, siapa yang produktif menulis, siapa yang cepat berjejaring. Ukuran keberhasilan dirumuskan dalam angka dan peringkat, seolah semua mahasiswa bergerak dalam medan yang sama. Padahal, proses menuju prestasi tersebut sangat ditentukan oleh faktor hulu: kualitas pendampingan, akses informasi, jejaring akademik, dan lingkungan belajar yang mendukung.
Di banyak kampus daerah, mahasiswa harus berjuang dengan keterbatasan pembimbing, minimnya forum diskusi, serta akses informasi lomba yang sering terlambat. Tidak jarang, mahasiswa semester awal di kampus daerah sudah harus bersaing dengan mahasiswa semester akhir dari kampus mapan yang sejak lama ditempa budaya riset dan penulisan. Dalam situasi seperti ini, kompetisi akademik lebih menyerupai adu ketahanan struktural daripada adu gagasan.
Ironisnya, kondisi semacam ini kerap disebut sebagai bagian dari “persaingan sehat”. Padahal, tanpa kebijakan afirmatif, meritokrasi mudah berubah menjadi mitos. Seperti pernah diingatkan Paulo Freire, pendidikan seharusnya membebaskan dan memanusiakan, bukan justru memperkuat ketimpangan melalui sistem yang tidak setara sejak awal. Ketika akses tidak dibuka secara adil, kompetisi hanya akan mereproduksi keunggulan mereka yang sudah diuntungkan oleh struktur.
Ketimpangan akses akademik ini membawa dampak jangka panjang. Talenta-talenta muda dari daerah berisiko kehilangan kepercayaan diri, merasa selalu tertinggal, atau bahkan tersingkir sebelum potensinya berkembang optimal. Dalam skala nasional, ini berarti pemborosan sumber daya manusia. Negara tidak kekurangan mahasiswa cerdas, tetapi sering kali gagal menyediakan ekosistem yang adil bagi mereka untuk tumbuh.
Jika pendidikan tinggi ingin sungguh-sungguh berkeadilan, kebijakan tidak boleh berhenti pada penyeragaman standar hasil. Yang dibutuhkan adalah penyetaraan kesempatan. Negara perlu merancang skema kompetisi akademik yang lebih berjenjang, menyediakan pendampingan bagi kampus daerah, serta membuka akses informasi dan jejaring secara lebih merata. Afirmasi bukan berarti memanjakan, melainkan mengoreksi ketimpangan awal agar kompetisi menjadi lebih jujur.
Pada akhirnya, kualitas pendidikan tinggi tidak lahir semata dari siapa yang berdiri di podium juara, melainkan dari seberapa luas kesempatan diberikan untuk bertanding secara setara. Dalam konteks inilah, keberpihakan pada mahasiswa daerah bukan sekadar pilihan moral, melainkan keharusan kebijakan. Masa depan pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh segelintir pusat keunggulan, tetapi oleh kemampuan negara merawat potensi dari seluruh pinggiran.
Penulis: La Januru, S.IP., M.IP
