UMU Online — Universitas Muslim Buton (UMU Buton) terus memperkuat ekosistem digital dan tata kelola akademik melalui kegiatan sosialisasi implementasi UMU E-Learning Management System (LMS) serta rapat koordinasi evaluasi Sistem Informasi Akademik (SIAKARA) pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula UMU Buton ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan universitas, para dekan, ketua program studi, serta puluhan dosen lingkup UMU Buton.
Dalam sesi pembukaan forum, Dekan Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) UMU Buton, Muhammad Fuad, S.Kom., M.Kom., tampil membawakan materi pertama yang memaparkan pengenalan teknis UMU E-Learning Management System sekaligus penguatan sistem SIAKARA. Pemaparan awal ini difokuskan untuk membangun pemahaman teknis agar seluruh dosen dan ketua program studi semakin familier dalam mengoperasikan kedua platform akademik tersebut secara optimal.
Rektor UMU Buton, Dr. La Ode Rasmin, S.Pd., M.Pd., dalam arahannya menegaskan bahwa pemanfaatan LMS merupakan langkah strategis institusi dalam menjawab tantangan era digital sekaligus mendongkrak penilaian akreditasi yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun 2027 mendatang. Ia meminta seluruh dosen untuk merampungkan perangkat mata kuliah di dalam LMS pada semester berjalan agar sistem tersebut dapat beroperasi penuh pada semester depan.
“Memasuki tahun ketujuh perjalanan UMU Buton, capaian kita sudah luar biasa dan harus terus ditingkatkan. Pengembangan sistem, baik LMS maupun SIAKARA, termasuk peningkatan kapasitas server tentu membutuhkan dukungan anggaran. Hal ini terus kita koordinasikan bersama pihak Yayasan. Namun yang paling utama adalah kesadaran kolektif kita semua untuk terus meng-upgrade kapasitas diri demi kemajuan kampus,” ujar Dr. La Ode Rasmin.
Pada sesi penegasan kebijakan akademik, Wakil Rektor I UMU Buton, Aliyaman, S.P., M.Sc., meluruskan pemahaman sivitas akademika mengenai fungsi dua platform digital kampus agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Ia menjelaskan bahwa LMS difokuskan sebagai ruang proses pembelajaran interaktif, sedangkan SIAKARA berperan sebagai sistem input-output administrasi akademik dan nilai akhir mahasiswa.
Selain sinkronisasi platform, Wakil Rektor I juga memberikan penegasan keras terkait kedisiplinan pengumpulan nilai dosen, khususnya pada kelas pengembangan, serta validitas data kelulusan.
“Akan ditetapkan batas waktu akhir penginputan nilai di SIAKARA yang wajib dipatuhi seluruh dosen. Bagi dosen yang terlambat menyetorkan nilai, akan diberlakukan sanksi penundaan pencairan honorarium. Begitu pula terkait data yudisium dan wisuda, Ketua Program Studi memegang tanggung jawab penuh untuk menyetorkan data riil yang valid kepada panitia, jangan sampai ada data fiktif,” tegas Aliyaman.
Sementara itu, sesi diskusi interaktif turut diwarnai berbagai masukan konstruktif dari pimpinan fakultas dan dosen. Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH), Darmin Hasirun, menyoroti pentingnya kesiapan teknis agar tidak terjadi kendala error pada LMS maupun beban kerja ganda dalam pengisian absensi dan nilai. Ia juga mengingatkan jajaran program studi untuk mempercepat pelaporan data calon peserta yudisium dan wisuda jauh sebelum hari pelaksanaan, mengingat persentase data yang masuk masih perlu digenjot, serta perlunya kejelasan otoritas akses penginputan nilai di SIAKARA.
Senada dengan hal tersebut, Dosen Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Januru, menekankan pentingnya dukungan infrastruktur jaringan yang stabil dalam pengoperasian LMS. Ia berharap integrasi sistem antara SIAKARA dan LMS dirancang secara matang dengan pembagian tugas yang jelas agar proses kerja dosen berjalan efektif dan efisien tanpa terkendala masalah jaringan.
Melalui pertemuan koordinasi ini, UMU Buton berkomitmen menyelaraskan seluruh lini layanan akademik—mulai dari penguatan literasi teknis dan digitalisasi pembelajaran berbasis LMS, kedisiplinan pelaporan nilai di SIAKARA, hingga ketertiban administrasi kelulusan—guna mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang modern, akuntabel, dan unggul.
